Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh

Militerisme
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
By Cepos
Feb 23, 2006, 20:32


JAYAPURA- Setelah sebelumnya sempat memblokir jalan utama Abepura-Waena, maka Kamis (23/2), kemarin warga masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Anti Militerisme (FRPAM) melanjutkan aksi demonya ke DPRP. Hanya saja, aksi demo mereka yang awalnya berlangsung tertib dan damai, nyaris ricuh dan sempat bersitegang dengan pihak aparat.

Ketegangan itu, berawal ketika aksi 200-an massa yang dimotori Jefri Pagawak tiba di Halaman DPRP dan meminta anggota DPRP turun untuk menemui massa, namun rupanya permintaan itu tidak ditanggapi pihak DPRP. Alasan saat itu, bahwa anggota DPRP khususnya dari Komisi A sedang sibuk mengikuti kampanye yang akan dilakukan pasangan calon Gubernur Drs. John Ibo MM dan Paskalis Kossy, SE, MM.

Merasa kecewa, massa emosi dan mulai berhamburan keluar dari halaman DPRP. Awalnya, Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw dan Dandim 1701/ Jayapura Letkol CHB Viktor Tobing meminta agar massa tetap di halaman DPRP, sambil dirinya berusaha untuk bernegoisasi dengan Komisi A agar bisa menemui para pendemo. Tapi sayangnya, massa yang terlanjur emosi tidak mau lagi mengindahkan kata-kata Kapolresta.

Namun, karena anggota Komisi A DPRP tidak juga kunjung datang, massa mulai keluar dari halaman DPRP dan bermaksud ingin mendatangi Kantor Freeport di Angkasa. Awalnya, aksi mereka sempat dihadang aparat, bahkan keduanya sempat bersitegang. Karena aksinya dicegah pihak aparat, massa akhirnya berhenti di depan Markas Satroltas Lantamal V di Porasko. Akibat jalan tersebut dipenuhi massa, tak pelak arus lalu lintas di Jalan Samratulangi macet total.

Selain itu, jalan raya menuju Pelabuhan yang melewati depan DPRP tidak bisa dilewati, karena jalan di depan Satroltas Lantamal V ditutup massa hingga hampir 1,5 jam. Akibatnya, kendaraan yang hendak menuju Entrop terpaksa diarahkan melewati jalan didepan Yasmin dan putar melewati Taman Imbi.

Aksi massa yang secara tiba-tiba berhamburan ke Jalan itu, cukup mengagetkan para sopir kendaraan yang melewati jalan tersebut. Sebab, kendaraan yang melewati jalan itu langsung dihadang, dan sempat memukul body mobil agar kembali putar haluan.

Sebelumnya juga, di DPRP sempat terjadi ketegangan antara massa dan sopir truk. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba empat orang dari mereka lari mengejar satu kendaraan truk. Ketika truk hendak keluar, sempat distop dan hampir dilempari dengan batu. Beruntung, saat itu aparat dari Polresta Jayapura langsung mencegahnya, sehingga empat orang yang saat itu sudah mengenggam batu tidak sempat melemparinya.

Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi seputar jumlah kekuatan yang diturunkan untuk mengamankan demo tersebut, pihaknya menjelaskan aparat yang diturunkan sebanyak dua kompi plus yang terdiri dari 1 Kompi Brimob dan 1 Kompi Dalmas Polresta dan Dalmas Polda Papua serta personel yang melakukan pengamanan tertutup.

Terkait aksi ini, yang terpenting baginya adalah menjaga situasi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. "Kita amankan aksi ini agar ada kerjasama untuk saling menghormati terhadap komponen masyarakat lain yang juga melaksanakan aktifitasnya," ujar Waterpauw.

Soal aksi ini, pihaknya menjelaskan, tidak ada izin yang disampaikan oleh massa pendemo. Namun karena sebelumnya mereka telah demo dan sudah ada negosiasi-negosiasi, maka pihaknya tetap melakukan pengamanan. Disamping itu, pihak DPRP sendiri juga telah menyatakan untuk menerima aspirasi para pendemo itu. "Yang jelas kita tidak ijinkan mereka menggelar aksi demo di kantor Freeport di Angkasa, karena tujuan semula aksi demo ini hanya ke DPRP saja," tandasnya.

Adapun berbagai aspirasi yang dituliskan di bebarapa spanduk yang terbuat dari kain dan kertas itu antara lain Pemerintah Indonesia harus segera tutup operasi penambangan PT Freeport Indonesai, Pemerintah RI dan Amerika bertanggungjawab atas penembakan tujuah warga sipil di Mile 72 tembagapura, kami rakyat Papua menolak dengan tegas keberadaan PT. Freeport yang telah memusnahkan ribuan orang Papua, Jamin dulu hak hidup kami baru bicara soal pembangunan.

Sedangkan lima tuntutan pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Solidaritas Rakyat Papua Nurhama Yarinap, antara lain mengutuk tindakan arogansi aparat militer TNI dan Polisi yang telah melukai dan membunuh rakyat Papua baik di Paniai dan Mile 72 Tembagapura, Negara harus berjanji untuk memberikan hak hidup bagi rakyat di Tanah Papua dan beranji tidak mengulaginya lagi, Presiden PT, Freeport Jimi Mofet segera turun di tempat kejadian untuk bertanggungjawab penuh terhadap berbagai pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan serta berdialog dengan masyarakat Papua sebagi pemiliki hak ulayat, Sudah lama kami bertahan dan menangis dengan air mata dan darah, kami sebagai generasi pemilik dan pewaris tanah warisan lelulur menyatakan Tutup operasi PT.Freeport sekarang.

Setelah membacakan dan menyerahkan pernyataan sikap yang diberikan ke perwakilan DPRP yang terima langsung oleh Ketua komisi A DPRP Yance Kayame dan Perwakilan MRP Drs.Mice Rumbiak, kedua lembaga ini berjanji akan menindaklanjuti persolan ini hingga tuntas. " Selaku wakil rakyat kami menerima aspirasi ini dan berjanji akan menindalajuti aspirasi ini sesuai mekanisme yang ada dilembaga ini, kami akan mendesak DPRP melalui mekanisme Panmus DPRP untuk membentuk dua Pansus (Panitia Khusus) terkait penyelasai persolan kasus ini. Pertama Pansus yang bertugas untuk melakukan investigasi tentang kasus penembakan ini, kedua Pansus yang bertugas menuntaskan seluruh persolan - persolan yang terjadi diPT.Freeport mulai dari tinjau ulang kontrak Karya, masalah pencemaran lingkungan, pembagian hasil seperti yang diamanantakan dalam UU.No,21 Tahun 2001 (UU.Otsus), masalah perlindungan hak - hak ulayat masyarakat asli Papua yang berdiam diarela PT.freeport,"tegas Kayame

Sementara itu mewakili Ketua MRP Dra Mince Rumbiak mengatakan bahwa sebagai lembaga repersentasi cultural yang bertujaua melindungi hak-hak dasar orang asli Papua juga tidak tinggal diam dengan adanya kasus penembakan itu. "Sejak kasus ini pecah, MRP langsung melakukan rapat khusus dan langsung membentuk Tim investigasi siang kemarin telah berangkat menuju Timika guna mencari informasi langsung dari masyarakat pemilik hak ulayat kawasan, dimana PT.Freeport melakukan kegiatan ekseplorasinya. Untuk itu mengingat lembaga MRP adalah lemaga yang betugas melindungi dan memperjuangn hak - hak dasar orang Papua di segala bidang kehidupan, maka aspirasi ini akan ditindak lanjuti lebih lanjut,"tegas Rumbiak

Pada kesempatan itu juga salah satu intelektual asal Pengunungan Tenggah, Frans Songgonau meminta agar persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah daerah dan masyarakat Papua, tetapi harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan masyarakt Indonesia pada umumnya.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan orasi itu selasai dilakukan, maka kegiatan demo diakhiri doa yang dipimpin Kapolresta Jayapura AKPB Drs.Paulus Waterpauw dengan diawali sedikit himbauan agar para pendemo di dalam melakukan aksinya hendaknya selain tertib dan teratur, juga harus mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang. Seuasi doa kahirnya massa dengan tenang meninggalkan halaman gedung DPRP.(mud/fud/and)